Kemenkeu Mulai Tarik Dana Rp 300 Triliun dari Himbara

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah mulai dikembalikan kepada pemerintah.

Kepastian itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, yang mengatakan bahwa pengembalian tersebut dilakukan secara bertahap.

“Sudah (dikembalikan secara bertahap),” ujarnya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pemerintah sebelumnya telah menempatkan dana SAL sebesar Rp 200 triliun di sektor perbankan. Setelah ditambah Rp 100 triliun, total dana yang dialirkan untuk mendukung likuiditas perbankan mencapai Rp 300 triliun.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengonfirmasi adanya rencana penarikan dana SAL pemerintah yang ditempatkan di bank-bank Himbara. Namun, menurut dia, waktu dan mekanisme pelaksanaannya tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Dian berharap proses penarikan dilakukan secara bertahap melalui masa transisi yang memadai sehingga tidak menekan likuiditas perbankan maupun mengganggu stabilitas sistem keuangan.

“Saya yakin Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia akan mempertimbangkan hal tersebut sehingga proses transisinya dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gangguan terhadap likuiditas perbankan,” ujar Dian, seperti dikutip dari Antara, Rabu (24/6/2026).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penempatan tambahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun  di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diberikan dengan skema yang lebih fleksibel dibandingkan penempatan sebelumnya.

Ia menjelaskan, berbeda dengan penempatan dana Rp 200 triliun yang lebih terarah, tambahan Rp 100 triliun ini dapat digunakan perbankan untuk berbagai kebutuhan pembiayaan guna mendorong perekonomian.

"Kita kasih mereka saja. Yang ini lebih fleksibel, kita taruh di situ Rp 100 triliun, dia mikir nanti,” ujar Purbaya di Kantornya, Jumat (27/3/2026).

Menurut Purbaya, fleksibilitas ini diberikan karena pemerintah melihat masih diperlukan dorongan tambahan agar pertumbuhan ekonomi bisa terus meningkat. Dengan ruang penggunaan yang lebih luas, perbankan diharapkan lebih leluasa menyalurkan kredit ke berbagai sektor.

"Boleh untuk apa saja itu. Karena yang 200 sudah ada. Ini status tambahan yang lebih fleksibel. Karena kita lihat masih ada perlu sedikit dorongan untuk perekonomian,” tuturnya.

Terkait evaluasi penempatan dana sebelumnya sebesar Rp 200 triliun, ia menyebut secara umum laporan perbankan menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian, ia mengakui terdapat tantangan dalam menelusuri aliran dana tersebut secara spesifik karena telah bercampur dalam sistem perbankan.

"Kalau yang di laporan perbankan ya bagus. Cuma begini, kalau uang masuk ke bank, udah campur, dia klaim yang dia salurkan ke UMKM itu dari saya, bisa saja. Tapi mungkin saja sebagian masuk ke bank sentral juga. Jadi kalau masuk susah. Tapi ya gapapa, kita monitor aja,” jelasnya.

Pemerintah, menurut dia, akan tetap melakukan pemantauan terhadap penyaluran dana tersebut agar tetap memberikan dampak terhadap pertumbuhan kredit dan mendukung aktivitas ekonomi nasional.