Liputan6.com, Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi protes pada 20 Mei 2025, menuntut penurunan komisi yang dinilai terlalu besar. Potongan 20 persen dari aplikator dianggap membebani dan mereka mendesak pemerintah untuk turun tangan.
Namun, ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil langkah populis tanpa kajian menyeluruh. Sebab, ekosistem digital seperti layanan transportasi dan pengantaran online melibatkan banyak pihak, dari mitra pengemudi, perusahaan aplikasi, konsumen, UMKM, hingga investor dan penyedia logistik.
“Industri ojol, taksol, dan kurir online menyumbang sekitar 2% terhadap PDB Indonesia. Bila komisi dipaksakan turun, dampaknya bisa sangat besar,” ujar Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).
Penurunan komisi bisa menurunkan daya beli pengemudi dan berdampak pada sektor lain. Ia menyebut, hanya 10–30% mitra yang bisa beralih ke sektor formal, 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan, dan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 178 triliun.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menanggapi tuntutan ini dengan hati-hati. Ia menekankan bahwa masing-masing aplikator punya skema potongan berbeda, dan pengemudi bebas memilih.
“Keempat aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive punya skema dan pasar berbeda. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.
Kebijakan Sepihak Bisa Merusak Keseimbangan
Menurut Dudy, kebijakan sepihak bisa merusak keseimbangan ekosistem digital. Pemerintah disebut masih membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Sementara itu, data menunjukkan bahwa lebih dari 3 juta orang menggantungkan hidup pada industri transportasi daring. Digitalisasi UMKM juga bergantung pada keberlanjutan platform. Sejak pandemi, jutaan UMKM telah tergabung dalam layanan seperti Grab dan Gojek.
Ekonom senior Piter Abdullah juga memperingatkan, pemaksaan regulasi penurunan komisi bisa memukul industri yang dibangun selama lebih dari satu dekade.
“Kalau dipaksa turun, industri ini bisa setback. Investor bisa lari karena ketidakpastian hukum,” ujarnya.
Piter menilai, struktur komisi sebaiknya dibiarkan terbentuk oleh pasar. Pengemudi yang tidak cocok bisa beralih ke platform lain dengan potongan lebih rendah.
Gojek Bantah Ambil Komisi Lebih dari 20 Persen
Sebelumnya, ribuan pengemudi ojek online (ojol) di berbagai daerah melakukan aksi demo hari ini Selasa (20/5/2025). Aksi demo ini dengan mematikan aplikasi dan juga unjuk rasa. Di Jakarta, unjuk rasa dilakukan diberbagai lokasi salah satunya di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Salah satu tuntutan dalam aksi demo pada hari ini adalah menuntut pemotongan pendapatan yang adil. Mitra ojol menuduh aplikator memotong pendapatan di atas 20 persen.
Menjawab tuntutan tersebut, Presiden unit bisnis On-Demand Services PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Catherine Hindra Sutjahyo menyatakan, Gojek tidak mengambil potongan komisi ojol lebih dari 20 persen. Ia memastikan bahwa Gojek selalu menjalankan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 untuk kendaraan roda dua.
"Biaya perjalanan itu yang dibagikan 80 persen untuk mitra pengemudi, 20 persen untuk aplikator. Ini enggak bisa berubah. Ini tidak dipotong dari pendapatan mitra driver, tapi dari konsumen ke aplikator," jelasnya dikutip Selasa (20/5/2025).
Biaya Jasa Aplikasi
Lebih lanjut, Catherine juga menjawab potongan biaya untuk mitra driver ojol yang terkesan lebih besar dari seharusnya. Itu karena adanya biaya jasa aplikasi yang dikenakan aplikator kepada konsumen, di luar hitung-hitungan tarif dasar untuk pengemudi.
"Kita ada yang namanya biaya jasa aplikasi. Ini kalau bahasa di industri platform fee, dan lain-lain. Biayanya 100 persen pada konsumen ke aplikator. Tujuannya, untuk menjaga kesinambungan sistem," ungkap dia.
Selain untuk menjaga kelanjutan sistem, biaya jasa aplikasi pun dipakai untuk memperkuat branding perusahaan kepada customer. Dengan cara menebar diskon kepada pelanggan, yang dananya dipakai dari biaya jasa aplikasi.
"Diskon itu kebalikannya, 100 persen ditanggung aplikator. Jadi tidak mengurangi pendapatan mitra, tidak juga memotong dari mitra. Ini untuk menjaga keseimbangan dari ekosistem ini," tegas Catherine.