RUPTL 202-2034 jadi Komitmen Nyata Indonesia Hadapi Perubahan Iklim

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, menyampaikan apresiasi atas peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Nasional 2025–2034 yang diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Menurutnya, RUPTL ini merupakan pijakan penting dalam mendorong transisi energi nasional menuju sumber energi yang bersih, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“RUPTL ini mencerminkan optimisme sekaligus komitmen serius pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Ini bukan hanya soal pembangunan pembangkit, tetapi juga menyangkut arah masa depan energi nasional," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (28/5/2025).

Ia menilai bahwa RUPTL 2025–2034 bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan agenda kebangsaan yang menekankan prinsip keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia — dari pusat kota hingga wilayah terpencil.

“Transisi energi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu. RUPTL ini menunjukkan bahwa pemerintah serius memastikan akses listrik yang merata dari kota besar hingga pelosok desa,” ujarnya.

Christiany juga menekankan bahwa upaya transisi energi ke depan harus inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. “Transisi energi ke depan harus memperhatikan kelompok marginal dan juga perempuan. Keadilan energi juga berarti membuka akses, kesempatan kerja, dan manfaat yang setara bagi semua warga,” kata legislator daerah pemilihan Sulawesi Utara itu.

Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan RUPTL tetap menghadirkan energi yang terjangkau. “Rencana ini harus tetap menjaga keterjangkauan energi. Masyarakat tidak boleh terbebani oleh lonjakan biaya. Energi bersih harus hadir tanpa mengorbankan hak dasar rakyat atas akses yang adil dan terjangkau,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Christiany mendorong agar proyek-proyek pembangkit EBT dan infrastruktur kelistrikan dalam RUPTL melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan tenaga kerja setempat. Ia juga menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif agar pelaksanaan RUPTL sejalan dengan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan tata kelola yang baik.

“Kami di Komisi XII DPR RI mendorong agar implementasi RUPTL juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jangan sampai transisi energi hanya berputar di level pusat. Komisi XII akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif untuk memastikan pelaksanaan RUPTL benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat,” tutupnya.

RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 76 persen berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Porsi ini mencakup pembangkit tenaga surya (17,1 GW), air (11,7 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), bioenergi (0,9 GW), dan nuklir (0,5 GW). Selain itu, pengembangan sistem penyimpanan energi seperti battery storage dan pumped storage juga dialokasikan sebesar 10,3 GW.

Total kebutuhan investasi mencapai Rp2.967,4 triliun, didorong oleh skema Independent Power Producer (IPP) sebesar 73 persen dan sisanya oleh PLN Group. RUPTL juga diproyeksikan menyerap lebih dari 1,7 juta tenaga kerja baru, dengan 91 persen di antaranya berasal dari sektor pembangkitan berbasis EBT.

Rencana ini turut mendukung pemerataan akses listrik melalui Program Listrik Desa (Lisdes) yang akan menjangkau 5.758 desa, menambah kapasitas 394 MW, dan melistriki lebih dari 780 ribu rumah tangga.

Selain mendukung dekarbonisasi sektor energi, RUPTL juga diposisikan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen pada tahun 2029, sejalan dengan ekspansi kawasan industri, pusat data, dan ekosistem kendaraan listrik.

Peluncuran RUPTL ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, membuka peluang investasi hijau, dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapat hak yang sama atas akses energi bersih dan berkelanjutan.