Perang Timur Tengah Berkecamuk, Miliarder Energi Justru Tambah Kaya

Liputan6.com, Jakarta - Perang di kawasan Timur Tengah disebut tidak hanya memicu lonjakan harga energi dan pangan, tetapi juga meningkatkan kekayaan para miliarder di sektor energi. Organisasi kemanusiaan Oxfam mencatat, 41 miliarder energi dari negara-negara G7 memperoleh tambahan kekayaan sebesar US$ 23,5 miliar selama konflik berlangsung.

Dalam laporan berjudul Ending Impunity and Inequality, dikutip dari trtworld, Jumat (26/6/2026), Oxfam menyebut kenaikan harga minyak dipicu oleh saling serang rudal, serangan udara, penutupan Selat Hormuz, hingga rusaknya berbagai infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah.

Akibatnya, rumah tangga di berbagai negara harus menanggung kenaikan harga bahan bakar dan pangan, sementara sebagian keuntungan mengalir kepada perusahaan dan individu yang diuntungkan oleh lonjakan harga komoditas.

Oxfam menegaskan fenomena tersebut bukan pertama kali terjadi. Sejak pandemi COVID-19 pada 2020, total kekayaan miliarder dunia meningkat hampir US$ 10 triliun atau naik 94% secara riil. Dalam periode yang sama, jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan juga meningkat 84%.

Laporan tersebut juga menyoroti rangkaian krisis global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari pandemi COVID-19, krisis utang akibat kenaikan suku bunga, perang Rusia-Ukraina, hingga konflik yang melibatkan Israel di Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman, serta perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Menurut Oxfam, konflik terbaru semakin memperburuk kondisi kawasan Teluk dan mengganggu distribusi minyak dunia melalui Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak global.

Laporan Oxfam menyebut gangguan pasokan minyak di Selat Hormuz menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Pasokan minyak dunia dilaporkan sempat turun lebih dari 10 juta barel per hari pada Maret 2026.

Di saat yang sama, harga minyak mentah Brent melonjak dari sekitar US$ 70 per barel sebelum perang menjadi lebih dari US$ 100, bahkan sempat menembus US$ 118 per barel.

Mengacu pada analisis data Forbes, Oxfam mencatat 41 miliarder energi dari negara-negara G7 menambah kekayaan kolektif sebesar US$ 23,5 miliar sepanjang 1 Maret hingga 18 Mei 2026. Nilai tersebut setara dengan sekitar US$ 301 juta per hari.

Sementara itu, enam raksasa minyak dunia, yakni ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies, BP, dan Eni, diproyeksikan membukukan laba hingga US$ 152 miliar sepanjang 2026. Angka tersebut sekitar 80% lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelum konflik terjadi.

Oxfam juga menyoroti lonjakan keuntungan perusahaan pupuk yang diperkirakan meningkat 23% dibandingkan proyeksi sebelum perang. Kondisi itu dinilai turut mendorong kenaikan biaya produksi pertanian dan harga pangan di berbagai negara.

Di sisi lain, Oxfam memperingatkan bahwa dampak perang jauh lebih besar dibandingkan sekadar kenaikan harga energi.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkirakan lebih dari 32,5 juta orang akan jatuh ke jurang kemiskinan hingga akhir 2026 akibat dampak konflik. Selain itu, sekitar 45 juta orang diproyeksikan mengalami kelaparan ekstrem, di luar sekitar 720 juta penduduk dunia yang saat ini sudah menghadapi krisis pangan.

Laporan tersebut juga menyoroti kesenjangan belanja negara-negara G7. Pada 2025, total anggaran militer ketujuh negara itu mencapai sekitar US$ 1,37 triliun, sedangkan anggaran bantuan kemanusiaan hanya US$ 10,3 miliar atau sekitar 0,75% dari total belanja pertahanan.

Menurut Oxfam, kenaikan harga minyak berdampak langsung terhadap biaya transportasi sehingga memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan, mulai dari makanan, obat-obatan, pakaian, hingga bahan bangunan.

Organisasi itu menilai biaya yang ditanggung masyarakat akibat perang pada akhirnya mengalir ke pasar komoditas dan meningkatkan keuntungan kelompok yang telah berada di puncak piramida kekayaan.

Oxfam menyimpulkan bahwa perang tidak hanya menyebabkan korban jiwa, pengungsian, dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memperlebar ketimpangan ekonomi global. Organisasi tersebut mempertanyakan apakah kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari struktur sistem ekonomi dan politik global yang membuat beban krisis ditanggung masyarakat luas, sementara manfaat finansial lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak.