Prabowo Setuju Bentuk Family Office, Siap Rekrut Tokoh Senior Inggris

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengabarkan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan family office untuk menjaring dana berbasis perusahaan keluarga.

Family office sendiri merupakan perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Family office juga akan menangani perjalanan, pengelolaan properti, aktivitas keuangan dan lainnya.

Luhut mengatakan, aturan hukum terkait itu bakal segera disahkan oleh DPR RI.

"Jadi Presiden telah menyetujui untuk membentuk family office. Saya pikir aturan tentang ini bakal segera disepakati di parlemen," ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Lebih lanjut, Luhut juga mengaku telah menghubungi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk merekrut salah seorang tokoh senior Inggris untuk bergabung dengan family office.

"Tadi malam Rosan bilang ke saya, dia setuju untuk melibatkan salah seorang tokoh yang sangat senior dari Inggris, untuk menjadi penasihat atau mitra kami dalam family office," ungkapnya.

Menurut dia, family office nantinya siap untuk menjaring ratusan miliar dolar Amerika Serikat (AS) dana yang berseliweran di Timur Tengah.

"Kita tidak berharap bisa mendapatkan USD 100-200 miliar dalam semalam. Namun jika mereka ingin menaruhnya di sini, itu bakal turut membawa kredibilitas dan kepercayaan. Itu lah yang kita harapkan saat ini dalam mendorong Indonesia ke situasi yang lebih baik," tuturnya.

Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memastikan pembentukan family office tidak akan menggunakan APBN. Anggota DEN) Septian Hario Seto menegaskan, inisiatif tersebut merupakan upaya menarik arus investasi global dan menekan potensi capital outflow dari dalam negeri, bukan proyek fisik yang dibiayai pemerintah.

"Family office itu bukan proyek APBN. Yang kita butuhkan adalah regulasi agar dana global mau masuk," kata Seto di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Seto menjelaskan, konsep family office yang digagas pemerintah meniru model yang sudah berhasil diterapkan di beberapa pusat keuangan dunia seperti Dubai dan Singapura.

"Kita sedang pelajari ekosistem seperti di Duba, membangun financial center, tapi berbasis pariwisata seperti Bali," ujarnya.

Seto menilai pembangunan family office juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi arus modal keluar (capital outflow) dari dalam negeri. Menurutnya, banyak dana milik individu kaya Indonesia justru ditempatkan di luar negeri karena merasa belum ada instrumen pengelolaan kekayaan yang memadai di dalam negeri.

"Selama ini kan banyak dana orang Indonesia yang dikelola di luar. Ada yang di Singapura, Hong Kong, atau bahkan di Eropa. Kalau kita punya family office di sini, mereka bisa kelola dananya di Indonesia sendiri," jelasnya.

Menurutnya, capital outflow tidak hanya membuat negara kehilangan potensi pajak dan devisa, tetapi juga memperlemah sistem keuangan domestik. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat kerangka hukum dan kepastian regulasi bagi pengelolaan aset di dalam negeri.

Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin menciptakan ekosistem yang aman, transparan, dan kompetitif agar modal tidak terus mengalir keluar.

"Bukan hanya soal menarik uang masuk, tapi bagaimana uang kita sendiri tidak keluar. Family office ini salah satu caranya," ucap Seto.