Purbaya Pecat Dirjen Bea Cukai Jika Terbukti Suap

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama jika terbukti menerima suap. Dia mengeklaim memahami situasi yang terjadi.

Purbaya tak mau sesumbar ikut campur dalam perkara yang menyeret nama Dirjen Bea Cukai. Dia masih menyerahkan pada proses hukum untuk membuktikan dugaan yang menjerat anak buahnya itu.

"Kalau persidangan saya enggak akan ikut campur. Saya lihat aja seperti apa hasilnya kan kalau orang nuduh bisa saja, tapi kalau terbukti ya sudah," ucap Purbaya, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Soal pencopotan, dia menunggu arahan resmi Presiden Prabowo Subianto selain jika terbukti melanggar hukum dari perkara yang tengah berjalan saat ini.

"Harusnya iya (dicopot), kalau terbukti ya," katanya.

Dia mengaku setiap hari berkomunikasi dengan Djaka Budi Utama, namun, enggan mengungkap ketika disinggung soal dugaan suap. Purbaya mengaku mengerti yang terjadi, meski kembali enggan mengungkapnya.

Kan Pak Djaka sama saya komunikasi setiap hari. Saya enggak ikut campur soal itu (dugaan suap), tapi yang jelas saya ngerti apa yang terjadi, ada lah," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) yang menurut dia harus segera diperbaiki. Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sardewa mengambil langkah tegas dengan mengganti pimpinan Ditjen Bea Cukai apabila pimpinan lembaga tersebut tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.

"Untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegasnya dalam sidang paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Prabowo juga mengingatkan jajaran pemerintah agar bekerja cepat dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Ia menilai pemerintah tidak boleh bekerja santai atau membiarkan persoalan berlarut-larut.

“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engkeh wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha, bukan kumaha engkek,” kata Prabowo.Banyak Menerima Keluhan

Prabowo mengaku banyak menerima keluhan pelaku usaha terkait praktik pungutan liar dan birokrasi yang dinilai menghambat kegiatan ekonomi.

"Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semua. Kita harus bertekad membangun pemerintah yang kuat, profesional, yang tidak korup,” kata Prabowo.

Ia mengaku menerima banyak laporan dari kalangan pengusaha mengenai praktik pungli dalam proses pelayanan. Karena itu, Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan birokrasi di internal masing-masing.

Tak Boleh Ragu

Menurut dia, pimpinan instansi tidak boleh ragu menindak aparat yang melakukan pelanggaran ataupun penyalahgunaan wewenang.

"Semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik, hilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” ujarnya.