Purbaya Restui Campuran Etanol ke BBM Bebas Cukai

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merestui pembebasan cukai terhadap campuran etanol terhadap bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya ketahanan energi nasional.

Ketentuan pembebasan cukai etanol untuk campuran BBM tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Perubahan PMK Nomor 84 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai. Ada perubahan pada Pasal 8 PMK 84/2024 tersebut dengan tambahan beberapa poin.

Tambahan tersebut memberikan ruang pembebasan cukai pada campuran etanol ke BBM dalam kegiatan usaha, termasuk industri pencampuran minyak bumi dan etil alkohol. Etil alkohol masuk dalam kategori barang kena cukai (BKC).

"Jenis usaha industri manufaktur atau industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 6, termasuk kegiatan industri pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan barang kena cukai berupa etil alkohol," seperti dikutip dari Ayat (6) Pasal 8 beleid tersebut, Kamis (28/5/2026).

Aturan ini melengkapi syarat wajib baru pengajuan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP). Pendaftaran NPPP dibutuhkan untuk mendapat pembebasan cukai atas penggunaan barang kena cukai, seperti etil alkohol pada campuran BBM. 

Ada syarat fisik dan administratif yang perlu dilengkapi badan usaha atau lembaga yang mengajukan NPPP tadi. Syarat fisik itu mengharuskan pemohon memiliki tempat khusus penyimpanan etil alkohol sebagai BKC. Meskipun, ada ketentuan yang mengecualikan syarat ini. 

"Dikecualikan dari ketentuan memiliki tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal 1 (satu) Orang atau lebih yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai berupa etil alkohol sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong: 

a. menimbun etil alkohol; dan b. membuat BHA Bukan BKC berupa bahan bakar nabati,

di dalam 1 (satu) tempat atau lokasi usaha yang telah mendapat izin atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral," seperti dikutip dari Ayat (3) Pasal 8.