Purbaya Soal Anggaran MBG: Ada yang Bisa Lebih Efisien

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan memangkas anggaran Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, dia memastikan biaya untuk menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dikurangi.

Sekitar sepekan lalu, Purbaya mengumumkan, anggaran BGN menjadi Rp 268 triliun dari alokasi semua sebesar Rp 335 triliun. Ini jadi upaya efisiensi kebutuhan biaya pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Ya karena ada yang bisa dibuat lebih efisien. Jadi bukan dipangkas uang makan. Tapi kita lihat, itu misalnya dari 6 hari ke 5 hari atau lebih pendek lagi. Belanja yang tidak perlu tidak akan dibelanjakan oleh Pak MBG," ungkap Purbaya ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Dia mengatakan, kuasa penggunaan anggaran tetap berada di Kepala BGN, Dadan Hindayana. Termasuk efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut.

Hanya saja, dia menegaskan, kalau biaya untuk penyediaan MBG tidak dipangkas. Hanya ada beberapa pos yang dinilai tidak perlu yang dibatasi.

"(SPPG berkurang?) Tergantung Pak Kepala BGN. Tapi pada dasarnya kalau makan enggak dipotong itu saja, cuma untuk yang enggak perlu-perlu ya dibatasin, sehingga lebih terkendali," jelas dia.

Anggaran MBG Dipangkas

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp 335 triliun, kini disesuaikan menjadi Rp 268 triliun. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemangkasan anggaran MBG ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efektif dan efisien.

"Rp 268 triliun untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Mei 2026.