Purbaya Usut Dugaan Under Invoicing Batu Bara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa bakal menelusuri dugaan praktik under invoicing dalam ekspor batu bara. Dia mengaku telah mengantongi data-data awal.

Langkah ini jadi tindak lanjut dugaan under invoicing di sektor ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Pada kasus CPO, Purbaya telah mendapati perbedaan data harga yang diekspor dari Indonesia dengan jumlah yang masuk ke negara tujuan. Komoditas batu bara menjadi objek penelusuran selanjutnya.

"Jadi, kita betul-betul, mereka nggak tahu bahwa kita bisa ambil data yang di tujuan destinasinya. Orang kan bilang, kenapa Amerika? Karena itu yang ada. Tapi yang lain juga bisa, yang baru kita studi itu yang paling cepat. Nanti ada batu bara juga akan kita iniin," ungkap Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Kamis (28/5/2026).

Diketahui, CPO dan batu bara menjadi komoditas yang proses ekspornya akan diatur lebih lanjut. Yakni, dengan melibatkan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal mulai 2027.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari praktik under invoicing yang diduga selama ini dilakukan sehingga berpengaruh pada setoran ke negara.

Kembali soal penelusuran under-invoicing di perusahaan batu bara, Purbaya mengaku masih melakukan penghitungan. Namun, sudah mengantongi data-data awalnya. "Belum, belum kita serahin masih kita hitung, tapi sudah ada," ucap Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap perkembangan terkait dugaan praktik transfer pricing yang melibatkan 10 perusahaan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Indonesia.

Temuan awal menunjukkan potensi kerugian yang sebelumnya diperkirakan mencapai puluhan juta dolar AS berpeluang membesar jika pemeriksaan diperluas.

Purbaya menjelaskan, 10 perusahaan yang menjadi perhatian pemerintah dipilih dari kelompok eksportir CPO terbesar di Indonesia.

"Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu jadinya. Saya random nih," ujar Purbaya, di DPR dikutip, Selasa (26/5/2026).

Pernyataan tersebut muncul saat Purbaya ditanya terkait tindak lanjut laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Transfer pricing merupakan praktik penentuan harga transaksi antarperusahaan yang masih berada dalam satu grup usaha. Dalam beberapa kasus, skema tersebut dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke wilayah dengan beban pajak lebih rendah

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung nilai potensi kerugian yang sebelumnya diperkirakan sekitar USD 88 juta berdasarkan sampel pemeriksaan yang dilakukan.

"Dari yang itu saja, dari yang sample yang diambil. Kalau dari semuanya kan... ya pasti lebih besar. Karena kan saya hanya sedikit saja," kata dia.

Saat ditanya apakah nilai kerugian berpotensi melebihi USD 88 juta atau sekitar USD 84 juta dalam periode 2020-2025, Purbaya mengindikasikan kemungkinan tersebut.

"Kalau di-iya semua, iya. Kira-kira. Itu kan cuma sample. Yang di-sample segitu. Kalau di-random hasilnya seperti itu, 10 perusahaan 3 itu seperti itu, ya kira-kira dia melakukan itu untuk semuanya kira-kira," ujarnya.

Meski begitu, Purbaya belum merinci identitas perusahaan yang dimaksud maupun langkah lanjutan yang akan dilakukan pemerintah.