Rupiah Melemah Tekan Perusahaan Impor, Risiko PHK Meningkat

Liputan6.com, Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berada di kisaran Rp 17.800 per dolar Amerika Serikat (AS) dinilai memberikan tekanan besar bagi dunia usaha, terutama sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku dan komponen produksi.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira mengatakan, pelemahan rupiah bukan hanya berdampak pada nilai tukar semata, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis pasar hingga keberanian pelaku usaha melakukan ekspansi bisnis.

“Pelemahan rupiah yang masih berada di kisaran Rp 17.800 per dolar AS tentu menjadi perhatian serius bagi dunia usaha. Dari perspektif pengusaha, kondisi ini bukan hanya persoalan nilai tukar semata, tetapi juga menyangkut stabilitas psikologis pasar, biaya produksi, cashflow perusahaan, hingga keberanian pelaku usaha melakukan ekspansi,” ujar Anggawira kepada Liputan6.com, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, sektor yang paling terdampak ialah industri yang masih bergantung pada bahan baku impor, mesin, komponen, maupun kewajiban utang berbasis dolar AS. Kondisi tersebut membuat margin usaha semakin tertekan karena biaya produksi meningkat di tengah daya beli masyarakat yang belum tentu mampu mengikuti kenaikan harga jual.

Ia menambahkan, pelemahan rupiah memang dapat memberi keuntungan bagi sektor berbasis ekspor karena pendapatan dalam dolar meningkat. Namun, banyak industri ekspor nasional masih bergantung pada impor bahan baku atau intermediate goods sehingga dampak positifnya tidak sepenuhnya dirasakan.

Selain berdampak pada biaya produksi, Anggawira juga menilai pelemahan rupiah berpotensi memperbesar tekanan terhadap perusahaan dan memicu efisiensi tenaga kerja hingga risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di sektor tertentu.

“Dari perspektif HIPMI, apabila tekanan pelemahan rupiah berlangsung panjang dan tidak diimbangi stimulus yang adaptif, maka memang ada potensi perlambatan sektor riil, penundaan ekspansi usaha, efisiensi tenaga kerja, bahkan peningkatan risiko PHK di sektor-sektor tertentu,” katanya.