Rusia Izinkan Bank Sentral Tembak Jatuh Drone

Liputan6.com, Jakarta - Rusia mengesahkan aturan baru yang mengizinkan bank sentral serta sejumlah lembaga keuangan mengoperasikan sistem pertahanan sendiri untuk menghadapi serangan drone. Kebijakan tersebut muncul ketika Rusia menghadapi meningkatnya serangan jarak jauh dari Ukraina yang memperluas tekanan terhadap sistem pertahanan negara itu.

Dikutip dari CNBC, Rabu (27/5/2026), Undang-undang tersebut disahkan oleh majelis rendah parlemen Rusia pada Selasa. Melalui aturan itu, pegawai Bank Sentral Rusia diperbolehkan membawa senjata dan mengoperasikan sistem pertahanan untuk menjatuhkan kendaraan udara tanpa awak atau unmanned aerial vehicle (UAV) tanpa keterlibatan pasukan khusus.

Langkah ini diambil seiring meningkatnya penggunaan drone jarak jauh oleh Ukraina dalam konflik yang telah berlangsung sejak Februari 2022.

Selain bank sentral, sejumlah institusi lain juga akan mendapat kewenangan serupa, termasuk Sberbank, Asosiasi Pengangkut Uang Tunai Rusia, hingga Layanan Pos Khusus yang menangani pengiriman dokumen rahasia negara.

Laporan media Rusia menyebut aturan tersebut memberi kewenangan kepada pegawai untuk mengambil tindakan terhadap berbagai sistem tanpa awak.

Menurut laporan kantor berita Rusia, pegawai yang mendapat kewenangan tersebut dapat bertindak terhadap berbagai jenis sistem otomatis tanpa awak, mulai dari drone udara, kapal bawah air, kapal permukaan, hingga kendaraan tanpa pengemudi lainnya.

Kewenangan tersebut dapat digunakan jika terdapat ancaman terhadap fasilitas yang dilindungi atau potensi bahaya bagi pegawai dan masyarakat di lokasi tertentu.

Sistem pertahanan yang digunakan dapat bekerja melalui beberapa metode, termasuk mengganggu sinyal komunikasi drone atau merusak perangkat pengendalinya.

Serangan juga dapat dicegah melalui metode jamming atau pengacauan sinyal kendali jarak jauh.

Ketua Komite Pasar Keuangan parlemen Rusia, Anatoly Aksakov, yang menjadi salah satu penyusun aturan tersebut, mengatakan sistem anti-drone akan ditempatkan di sekitar fasilitas strategis.

"Pertama, kami akan menggunakan sistem pengacau sinyal agar drone lebih sulit mengarahkan serangan ke target yang dituju. Selain itu, kami juga akan menggunakan sarana untuk menembak jatuh drone tersebut sehingga target yang dilindungi tetap aman," katanya.

Aksakov juga mengatakan biaya pengadaan sistem pertahanan drone akan ditanggung masing-masing institusi, bukan oleh pemerintah pusat.

"Kalau itu bank sentral, maka bank sentral yang membayar. Jika itu Sberbank, maka Sberbank yang akan membayarnya," ujar Aksakov.

Langkah tersebut memperlihatkan meningkatnya perhatian Rusia terhadap ancaman drone yang belakangan semakin intensif.

Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina disebut semakin sering menggunakan serangan drone jarak jauh untuk menargetkan wilayah Rusia.

Di sisi lain, Rusia dan Ukraina sama-sama membantah secara sengaja menyerang infrastruktur sipil dalam konflik yang berlangsung lebih dari empat tahun tersebut.

Meski demikian, sejumlah laporan menunjukkan fasilitas penting di kedua negara beberapa kali menjadi sasaran serangan, termasuk melalui operasi siber.

Di tengah meningkatnya eskalasi konflik, upaya perundingan damai antara Rusia dan Ukraina juga dinilai berjalan lambat.

Perhatian Amerika Serikat yang kini juga tertuju pada operasi militer terhadap Iran disebut membuat proses diplomasi antara Moskow dan Kyiv menghadapi tantangan baru.

Pemerintah Rusia pada Selasa mengungkapkan telah memperingatkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio agar mengevakuasi diplomat serta warga negara AS dari Kyiv.

Moskow mengklaim tengah mempersiapkan serangan baru terhadap ibu kota Ukraina tersebut.

Menurut pemerintah Rusia, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menyampaikan kepada Washington bahwa Rusia akan melakukan serangan secara "sistematis dan konsisten" terhadap fasilitas militer Ukraina, khususnya yang berkaitan dengan perancangan, produksi, dan pemrograman drone, termasuk pusat pengambilan keputusan.

Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat maupun Ukraina belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut.