Tanpa KTP Pemilik Asli, Wajib Pajak Tetap Bisa Perpanjang Pajak Kendaraan Tahunan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, termasuk dalam layanan pajak kendaraan bermotor. Komitmen ini diwujudkan melalui optimalisasi pelayanan pajak kendaraan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa mengesampingkan tertib administrasi dan kepastian hukum.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan teknis pelayanan perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan yang lebih fleksibel. Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam melakukan pengesahan atau perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan, dengan tetap mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku.

Kebijakan tersebut lahir dari sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Korlantas Polri, menyusul adanya kelonggaran sementara yang disampaikan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Dengan adanya kelonggaran tersebut, pelayanan di wilayah DKI Jakarta disesuaikan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kewajiban pajak kendaraan tahunannya secara lebih mudah.

Perpanjangan Pajak Tahunan Kini Lebih Fleksibel

Dalam implementasinya, Pemprov DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pengesahan atau perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan meskipun tanpa KTP pemilik asli. Namun, kemudahan ini tetap disertai dengan komitmen administratif dari wajib pajak untuk menata kepemilikan kendaraan secara tertib ke depan.

Wajib pajak yang memanfaatkan layanan ini akan diarahkan untuk mengisi surat pernyataan kesediaan melakukan balik nama kendaraan pada tahun 2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga tertib administrasi kepemilikan kendaraan, sekaligus memastikan data kendaraan bermotor di DKI Jakarta tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan bukan merupakan pelonggaran permanen. Kebijakan ini menjadi masa transisi bagi masyarakat yang masih menghadapi kendala administratif, terutama terkait kesesuaian data kepemilikan kendaraan.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tetap dapat membayar pajak kendaraan tahunan tepat waktu, sementara proses penyesuaian administrasi kepemilikan kendaraan tetap diarahkan untuk diselesaikan pada periode berikutnya.