Bahlil Lahadalia Jamin B50 Tak Ganggu Pasokan Minyak Goreng

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan program biodiesel 50 persen (B50) tak akan mengganggu pasokan minyak sawit untuk minyak goreng. Menurut dia, B50 hanya akan menggeser alokasi dari ekspor.

Dia mengatakan, berjalannya program campuran 50 persen crude palm oil (CPO) untuk biosolar nanti tak akan berpengaruh pada alokasi produk turunan lain di dalam negeri. Hanya saja, ada kemungkinan peralihan jumlah ekspor CPO dari Indonesia.

"Enggak ada, enggak ada isu itu (B50 ganggu pasokan minyak goreng). Ini persoalannya adalah kalau kita memakai B50, tinggal ekspor kita yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," ungkap Bahlil usai Sarasehan 100 Ekonom, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Pemenuhan kebutuhan dalam negeri itu, kata dia, memuat juga ketentuan domestic market obligation (DMO). Solusi lainnya, dengan meningkatkan produksi CPO dengan intensifikasi hingga membuka lahan baru.

"Termasuk dalamnya adalah DMO, atau yang kedua, kita meningkatkan produksi dengan intensifikasi. Yang ketiga kita nambah lahan. Sudah itu saja," ujar dia.

Dia menyebut, DMO CPO masih sebatas rencana dan akan didiskusikan menjadi salah satu alternatif. Sehingga belum ada kepastian kapan pelaksanaan kebijakan DMO CPO itu.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal memulai mandatori B50, atau campuran BBM jenis Solar dengan 50 persen biodiesel yang berasal dari minyak sawit mentah, pada 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, mandatori B50 tahun depan bakal mensubstitusi konsumsi solar hingga separuhnya, atau sekitar 20,1 juta kiloliter (KL). 

"Jadi konsumsi kita itu 40,2 juta KL, prediksi tahun depan. Itu konsumsi solar. Nah, 50 persennya, 20,1 juta. Itu komposisi FAME," jelas Eniya di Jakarta, dikutip Kamis (16/10/2025). 

FAME atau Fatty Acid Methyl Ester sendiri merupakan nama kimia untuk biodiesel yang berasal dari minyak sawit mentah, atau crude palm oil (CPO).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertimbangkan skema kewajiban pembelian dalam negeri, atau domestic market obligation (DMO) untuk komoditas minyak sawit mentah (CPO).

Usulan itu didorong sebagai salah satu opsi dalam pelaksanaan mandatori B50, alias campuran BBM solar dengan bahan bakar nabati (biodiesel) berbasis CPO 50 persen pada 2026 mendatang.

Bahlil mengatakan, program B50 pastinya membutuhkan tambahan pasokan minyak sawit mentah. Alhasil, ia menawarkan tiga opsi untuk memenuhi kebutuhan CPO di dalam negeri. Pertama, dengan memaksimalkan produksi CPO yang ada, lalu dengan membuka lahan baru, atau mengurangi ekspor minyak sawit mentah.

 "Karena pasti kita nambah CPO, kalau nambah CPO hukumnya kalau enggak bikin kebun baru atau intensifikasi, atau sebagian ekspor kita tidak lakukan, kita berlakukan DMO," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Yang pasti, Bahlil menyatakan, program B50 akan dimulai pada tahun depan. Jika itu terlaksana, ia mengklaim Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor Solar.

"Kita akan melakukan konversi dari B40 ke B50. Sekarang Ibu Prof Eniya (Dirjen EBTKE Kementerian ESDM) sudah melakukan hitungan tes mesin. Direncanakan semester II 2026 itu mulai kita implementasikan," ungkap dia.

"Artinya kita tidak lagi impor solar. Sekarang total kebutuhan solar kita impor 4,9 juta (liter). Jadi kalau kita konversi ke B50, itu kita sudah tidak impor lagi," tegasnya.