Beras SPHP Bakal Dijual Koperasi Desa Merah Putih

Liputan6.com, Jakarta - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya bisa menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ini jadi salah satu penyaluran beras murah ke masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan KopDes Merah Putih bisa menjual beras SPHP sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

"Nanti ke depan, tadi Pak Menko sebutkan begitu ada Kopdes Merah Putih Salah satu outlet-nya adalah Kopdes Merah Putih," kata Arief, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, dikutip Jumat (13/6/2025).

Dengan demikian, beras SPHP tak hanya dijual di ritel moderen dan pasar tradisional saja. Namun, toko yang dimiliki oleh KopDes Merah Putih juga bisa menjual beras SPHP. 

Arief memastikan, beras SPHP akan dikemas dalam ukuran 5 kilogram dan didistribusikan ke toko-toko terverifikasi. Perlu dicatat, KopDes Merah Putih rencananya bisa beroperasi optimal pada Oktober 2025 mendatang.

"Kita salurkan dalam bentuk 5 kilo ke outlet-outlet, dan outlet-outlet ini adalah terverifikasi," tegasnya.

17 Kabupaten Minta Operasi Pasar

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan ada 17 kabupaten yang meminta guyuran operasi pasar beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Mayoritas daerah itu berada di wilayah Indonesia Timur.

Arief bilang, guyuran SPHP beras murah akan dilakukan pada akhir Juni 2025 ini. Targetnya adalah daerah di luar sentra produksi beras. Dia menuturkan, sudah ada 17 kabupaten dari 8 provinsi sudah mengajukan ke Bapanas.

"Akhir Juni dimulai dari beberapa daerah yang angkanya naik, per hari ini Bapanas mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi 17 bupati 17 kabupaten, daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP," ungkap Arief, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Indonesia Timur

Dia mendapatkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adanya kecenderungan inflasi beras mulai naik ke angka 1,6 persen. Padahal, sepanjang tahun lalu berada di kisaran 1,5 persen. Kendati begitu, angka tersebut dinilainya masih dalam batas wajar.

Tercatat ada 17 kabupaten yang meminta operasi pasar beras murah tadi. Walaupun Arief belum merinci lebih jauh, daerah itu termasuk di Maluku Utara dan Papua.

"Ada 17, saya enggak hafal, termasuk Papua, Maluku Utara, ada beberapa, tapi saya nggak hafal. Ya, banyaknya di Indonesia Timur, kalau daerah-daerah sentra produksi itu masih baik," ujarnya.

Arief juga belum bicara banyak mengenai volume beras yang akan diguyur dalam operasi pasar itu. Namun, biasanya Bapanas mencatat sekitar 120-150 ribu ton beras digelontorkan setiap bulannya pada tahun lalu.

"Tapi sekarang kita sangat selected, daerah mana emang paling perlu, man kelihatan tuh dari pengajuan 17 bupati, 8 provinsi. Kemudian kita punya indikator ada di Badan Pangan kita punya enumerator di lebih dari 400 kabupaten-kota, kan kita bisa monitor per kabupaten," urainya.

"Tahun ini karena kita juga sedang fokus untuk penyerapan, maka SPHP selected, kalau dulu itu sepanjang tahun dibuka, saerah-daerah tertentu, daerah yang tidak panen atau daerah yang memang tidak memiliki produksi itu biasanya dikelontorkan, tapi yang tahun ini selected," Arief menambahkan.