Menkeu Purbaya Usul Penonaktifan Peserta PBI JKN Tak Mendadak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dinilai terlalu mendadak dan memicu keresahan di masyarakat. Bendahara negara ini mengingatkan agar perubahan status kepesertaan PBI JKN tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang jelas.

"Jangan sampai sudah sakit tiba-tiba begitu mau cuci darah lagi gak berhak, kan itu kayaknya kita konyol ya padahal uang yang saya keluarin (alokasi kesehatan untuk PBI JK) sama, saya rugi disitu, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya dalam Rapat Konsultasi Komisi DPR dengan Pemerintah, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia menekankan bahwa kebijakan pemutakhiran data memang penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, proses pelaksanaannya harus mempertimbangkan dampak langsung bagi masyarakat, terutama mereka yang sedang menjalani pengobatan rutin.

Purbaya mengingatkan agar masyarakat tidak sampai mengetahui status nonaktifnya saat sedang membutuhkan layanan kesehatan. Ia mencontohkan kondisi pasien yang tengah menjalani cuci darah, yang bisa menghadapi situasi sulit bila tiba-tiba tidak lagi ditanggung karena perubahan data yang tidak tersosialisasi.

Sebagai solusi, Kementerian Keuangan mengusulkan agar penonaktifan peserta PBI JKN tidak diberlakukan secara langsung. Purbaya menyarankan adanya masa transisi selama dua hingga tiga bulan sebelum status nonaktif benar-benar diterapkan.

Menurutnya, masa jeda tersebut penting agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri. Mereka bisa mencari informasi, mempersiapkan pembayaran iuran mandiri, atau mengurus kembali status kepesertaan jika masih memenuhi kriteria penerima bantuan.

"Begitu mereka tidak masuk list mereka langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah bayar ditempat lain atau gimana," ujarnya.

Purbaya menilai gejolak yang muncul belakangan ini tidak lepas dari besarnya jumlah peserta yang dinonaktifkan dalam waktu singkat. Pada Februari 2026, jumlah peserta PBI JKN yang dihapus dari daftar mencapai sekitar 11 juta orang, atau hampir 10% dari total penerima bantuan.

Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, yang biasanya hanya berkisar di bawah satu juta hingga sekitar tujuh juta orang. Lonjakan drastis ini membuat banyak masyarakat tidak menyadari perubahan status mereka hingga merasakan langsung dampaknya.

"Sebelumnya (yang dihapus) 7 juta orang, 1 juta orang, dibawah 1 juta orang. Jadi, ini yang menjadi kejutan kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari di tahun ini, menurut dugaan kami karena sedemikian besar yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga kerasa lah itu. Kalau 1% gak ribut orang-orang, begitu 10% hampir yang sakit itu semuanya kena, dugaan saya," pungkasnya.