Sektor Kelistrikan Target Serap 1,7 Juta Tenaga Kerja hingga 2034

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, target menyerap 1,7 juta tenaga kerja untuk sektor ketenagalistrikan hingga 2034. Target ini tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

"Dalam RUPTL ini, penyerapan tenaga kerja kurang lebih sekitar 1,7 juta. Supaya Indonesia terang," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Dari target tersebut, sebanyak 836.696 tenaga kerja dibutuhkan untuk pengoperasian pembangkit listrik. Mencakup kebutuhan industri manufaktur, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan untuk pembangkit.

"Dari total 836.696 tenaga kerja di segmen pembangkitan, lebih dari 760 ribu atau 91 persen merupakan green jobs," imbuh Bahlil.

Sementara sebanyak 881.132 tenaga kerja bakal diberdayakan untuk sisi penyaluran listrik atau transmisi. Mencakup kebutuhan industri manufaktur, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan untuk transmisi, gardu induk serta distribusi.

"Dan untuk tenaga kerja yang mencakup industri manufaktur, ditambah dengan gardu induk dan lain-lain 881.132 orang," sebut Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil turut mengutip peluang di sektor pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebesar 6.850 tenaga kerja. Sesuai RPTUL, Indonesia bakal mulai mengkonstruksi PLTN selama 5 tahun pada 2027, dengan target selesai pada 2031/2032.

Demi memuluskan target itu, Bahlil turut mengajak salah seorang tenaga ahli Kementerian ESDM yang sempat berkuliah di Rusia, untuk memanggil rekan-rekannya agar mau menyumbangkan ilmunya di Tanah Air.

"Nuklir ini, saya yakin banyak anak-anak kita menyelesaikan studi di Rusia untuk nuklir. Kamu ajak teman-teman kamu dari Rusia untuk kerja di sini," pinta Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa dirinya harus mengkaji terlebih dahulu pemberian diskon tarif listrik 50 persen pada Juni-Juli 2025. Lantaran, pemberian subsidi listrik tersebut pastinya bakal uang negara yang tidak kecil.

"Saya harus mempelajari semuanya dulu. Untuk rakyat sudah pasti kita pelajari, tapi kita harus juga perhatikan negara," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Berbicara soal subsidi listrik, menurutnya kebijakan itu juga wajib melibatkan berbagai stakeholder terkait. Mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, hingga PT PLN (Persero).

Bahlil pun mengkonfirmasi langsung kepada Direktur Utama PLN Dharmawan Prasodjo yang berdiri di sampingnya, bahwa dirinya belum melampirkan surat keputusan Kementerian ESDM kepada PLN untuk pemberian diskon tarif listrik 50 persen.

"Kalau PLN pun, sudah ada surat dari ESDM? Belum ada kan? Karena kalau saya yang tanda tangan surat belum ada," ungkap Bahlil.

Secara mekanisme, pemotongan tarif listrik pun semustinya melalui tahap pembahasan bersama Kementerian ESDM. "Saya ndak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu. Yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu," tegasnya.

Adapun informasi pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Juni-Juli 2025 ini ditargetkan kepada 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

Diskon tarif listrik ini jadi bagian dari 6 paket stimulus berbasis konsumsi domestik yang disiapkan pemerintah. Dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial.

Jika terlaksana, insentif ini jadi kelanjutan dari program diskon tarif listrik 50 persen oleh PT PLN (Persero) pada Januari-Februari 2025. Kala itu, PLN menyalurkan potongan tarif kepada 81,4 juta pelanggan dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah.