Tahap Awal, Sekolah Rakyat Bakal Rampung Juli 2025

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penyelesaian pembangunan fisik tahap pertama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional untuk memutus rantai kemiskinan. 

Program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui Kementerian Sosial dan didukung Kementerian PU dalam penyediaan infrastruktur.

"Total mungkin berkisar tiap tahun itu 100, 100-200 setiap tahun, selama 3 tahun berturut-turut, sehingga harapannya tiap Kabupaten itu ada 1 sekolah rakyat," ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam konferensi pers, Senin (26/5/2025).

Pada tahap 1A, sebanyak 63 hingga 64 sekolah ditargetkan selesai paling lambat Juli 2025. Tahap 1B mencakup sekitar 37 sekolah dengan target penyelesaian paling lambat Juli hingga Agustus 2026. 

Dody menyebutkan pembangunan bersifat sementara untuk memfasilitasi murid-murid awal sebelum dipindahkan ke fasilitas permanen di tahap 2.

"Karena murid-murid yang masuk sekolah yang dibangun di tahap 1A atau 1B ini di beberapa tempat bersifat temporer. Kenapa temporari? Karena satu sekolah mungkin hanya menampung 50-100 anak gitu,” ujar dia.

Dody menjelaskan, penanganan Sekolah Rakyat tahap I ini merupakan pekerjaan renovasi yang meliputi perbaikan struktur bangunan sekolah eksisting. Adapun terkait biaya pembangunan sekolah rakyat ini diambil dari APBN milik kementerian PU. 

Dody menambahkan, ketika dirinya berkunjung ke beberapa tempat di Jogja dan Jawa Tengah terkait sekolah rakyat, dirinya berkomunikasi dengan Dinas Sosial dan Pemda Jogja maupun Magelang. Dody menuturkan proses rekrutmen calon murid sudah dilakukan di beberapa daerah. Selain itu, proses rekrutmen untuk guru juga sudah mulai berproses.

Sebelumnya, Sekolah Rakyat jadi bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

Sebagai program gagasan Presiden Prabowo di bawah Kementerian Sosial, sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), melalui penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8/2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk memastikan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dalam program Sekolah Rakyat.

Menindaklanjuti amanat ini, telah disepakati sejumlah skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat, yang disusun melalui hasil rapat antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).

Rini mengungkapkan, skema pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang sudah disusun nantinya akan dilaporkan kepada Prabowo. Sayangnya, ia belum memaparkan lebih detil seperi apa skema dimaksud.

"Kementerian PANRB memastikan bahwa kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat dapat terpenuhi secara optimal, efektif, dan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan," tuturnya.

Sementara Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, skema percepatan pemenuhan kebutuhan guru akan dikawal langsung oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Namun skema yang sudah kita bahas dalam rapat koordinasi ini akan kita laporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden," kata dia.

Mensos mengungkapkan, hingga saat ini sudah terdapat 65 titik di Indonesia yang siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat.

Target Mulai Juli 2025

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat diharapkan dapat mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025, di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.

Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidik ini nantinya bakal dicari menggunakan skema yang sudah tersedia.

"Jadi Insya Allah dengan skema-skema yang sudah dibuat itu kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan guru yang ada utamanya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat," pungkas Mensos.